mitramabestnipolri.com | – Polda Maluku, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Kapolres AKBP UMAR WIJAYA, S.I.K., bersama Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar PITERSON RANGKORATAT, S.H., serta Forkopimda melakukan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin (05/02/24).
Nampak hadir Danlanal Saumlaki Letkol Laut (P) I MADE ARDYAN BUDI HIMAWAN, S.E., M.Tr.Hanla., CRMP., Danlanud IG.Dewanto Letkol Pom FERNANDO EFENDI, Dandim 1507/ Saumlaki Letkol Inf. HENDRA SURYANINGRAT S.sos., Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Drs. JEMS JOSEPH KELWULAN, M.Si., Kabag Ops Polres Kepulauan Tanimbar AKP H. LAISINA, serta para Pimpinan OPD lingkup Pemda.
Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut berlangsung di Ruang rapat Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Jln. Ir. Soekarno, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Adapun rangkaian kegiatan meliputi Pembukaan dan sambutan oleh Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pembacaan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar hingga Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Seusai kegiatan tersebut, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP UMAR WIJAYA, S.I.K., melalui Kasi Humas Iptu O. BATLAYERI menjelaskan bahwa Penandatanganan ini merupakan perjanjian kerja sama berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara TNI-Polri dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
“Tentunya bersama dengan Forkopimda, kami akan saling bersinergi dalam mensukseskan Pemilu 2024 sesuai tugas pokok masing-masing, dengan tetap menjunjung tinggi Netralitas, baik TNI-Polri maupun ASN. Perjanjian ini tentunya bentuk komitmen kami” jelasnya.
Lebih lanjut ia berharap kepada seluruh unsur terkait agar dapat bersinergi dan bekerja sama, mengantisipasi kerawanan – kerawanan yang timbul pada setiap tahapan-tahapan Pemilu, sehingga proses Demokrasi nantinya dapat berjalan kondusif sesuai harapan bersama.(joko)
